VIVAnews – Situs judi online yang memanfaatkan jaringan internet makin diminati di tanah air. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Kemudian, berdasarkan Penjelasan Pasal 426 ayat (1) UU 1/2023, yang dimaksud dengan “izin” adalah izin yang ditetapkan oleh pemerintah dengan memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat. Melalui kampanye dan advokasi, MIT mendukung pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem digital yang sehat dan berdaya. Berbohong kepada anggota keluarga atau orang lain untuk menyembunyikan aktivitas perjudian.
- “Keberhasilan pemberantasan judi online tidak hanya diukur dari angka blokir, tetapi dari langkah-langkah konkret yang memotong akses dan mengurangi peluang judi daring di tanah air,” katanya.
- Situs-situs ini seharusnya diblokir, tetapi tetap dibiarkan aktif oleh oknum-oknum tertentu.
- Dalam waktu sepekan, 49 ribu konten judi online diblokir, termasuk konten promosi dari akun In…
- Tidak hanya merusak ekonomi rumah tangga di lingkup masyarakat, namun juga merusak ekonomi negara.
- Kasus ini menunjukkan indikasi pembiaran yang berlangsung selama hampir delapan tahun oleh sejumlah pejabat yang diduga melindungi situs-situs ilegal.
KP2MI: Penempatan PMI ke Korsel Masih Mengacu Kebijakan Lama
Budi menambahkan, digitalisasi merupakan hal penting bagi kemajuan sebuah negara, termasuk memajukan sebuah negara dengan percepatan transformasi digital. Maka dari itu, dia menegaskan persoalan judi online yang dinilai sebagai penghancur transformasi digital ini harus segera diberantas. Budi menambahkan, judi online dinilai sebagai penghancur transformasi digital. Padahal, transformasi digital sangat penting untuk Indonesia dan merupakan keniscayaan bagi perkembangan peradaban dunia. Menkominfo melanjutkan, Langkah ketiga yakni dengan mempersempit ruang gerak pelaku judi online dengan memblokir rekening dan bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum untuk melakukan penindakan. Namun, bagi individu yang telah kecanduan judi online, saat ini banyak tersedia layanan konseling dan rehabilitasi yang dapat membantu mereka keluar dari jeratan perjudian.
Oknum pegawai tersebut mengaku seharusnya melakukan pemblokiran terhadap 5.000 situs judi online. Meutya menambahkan, penutupan situs judi online hanyalah satu indikator keberhasilan pemerintah. “Keberhasilan pemberantasan judi online tidak hanya diukur dari angka blokir, tetapi dari langkah-langkah konkret yang memotong akses dan mengurangi peluang judi daring di tanah air,” katanya. Meutya menegaskan, pihaknya akan terus mengejar situs-situs judi online lainnya yang belum ditutup. Ia menjelaskan bahwa keberhasilan tidak diukur dari jumlah situs judi online yang ditutup, melainkan dari perbaikan yang akan dilakukan ke depan.
Akun dengan nama @katakatvns.70 ditutup dan ditemukan berdasarkan laporan warga ke kepolisian serta aduan warganet ke kanal milik Kementerian Komunikasi dan Informatika. “Tergantung Pak setelah didatakan. Dari 5.000 situs itu tergantung (diblokir atau tidak) pak, karena ada yang bisa masuk ada yang nggak,” ujar tersangka. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Hukum Membuat Website Perjudian yang dibuat oleh Adi Condro Bawono, S.H., M.H.
Karena pembuat website perjudian dapat dianggap telah memberikan kesempatan untuk terjadinya permainan judi, dan dapat dianggap turut serta dalam suatu perusahaan yang melakukan perjudian. Sedangkan menurut Pasal 426 ayat (1) UU 1/2023, Anda berpotensi dipidana penjara maksimal 9 tahun atau denda maksimal Rp2 miliar. Saya seorang web developer dan baru-baru ini ada tawaran dari klien untuk bekerjasama, yaitu men-develop website judi online/judol. Secara hukum, apakah orang yang men-develop sistem website judi online juga terlibat? Sejauh ini, saya belum menyetujui tawaran dalam perjanjian kerja sama tersebut.
Aceh Disebut Peringkat 6 Nasional Paling Banyak Akses Situs Judi “Online”
“Kebijakan strategis ini akan memberdayakan ekosistem inovator digital di tingkat lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat digital,” ujar Farhan. Situs-situs ini seharusnya diblokir, tetapi tetap dibiarkan aktif oleh oknum-oknum tertentu. Keasyikan dengan perjudian, seperti terus-menerus merencanakan aktivitas perjudian dan terus mencari cara agar mendapatkan lebih banyak uang dari tiktok288 judi.
Pegawai Komdigi ‘Bina’ 1.000 Situs Judi Online, Dapat Rp 8,5 Juta Per Situs
Menkominfo menyatakan penanganan konten perjudian online membutuhkan komitmen serius semua pihak. Oknum pegawai Komdigi tersebut tak memblokir situs-situs judi online yang ditemukan. Dia justru melakukan ‘pembinaan’ terhadap situs tersebut sehingga tak terblokir. Farhan menilai, kasus ini adalah momentum penting bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem dan proses pemberantasan judi online di kementerian. Banyak pilihan sistem cloud DNS yang ampuh untuk memblokir situs judi dan situs berbahaya lainnya.
Upaya itu ditempuh melalui tiga langkah konkrit, dengan melibatkan penyelenggara platform digital hingga operator seluler. Memblokir situs judi online di HP merupakan langkah penting dalam memerangi perjudian online dan melindungi diri dari dampak negatifnya. Dengan melakukan berbagai metode dan edukasi, setidaknya sedikit dari kita bisa menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan sehat bagi semua. Tirto.id – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah memblokir 3,7 juta situs judi online. Jakarta, CNBC Indonesia – Pengguna internet sering kali terganggu oleh situs judi slot online yang tiba-tiba muncul saat mengakses internet.